Malangtrend.com – Rencana pembangunan multi years Gedung DPRD Kota Batu sekitar Rp 70 miliar yang masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Batu Tahun Anggaran 2026 tak hanya ditolak oleh Pokja Peningkatkan Status Kota Batu. Pelaku seni budaya di Kota Batu pun bersuara keras.
Ketua Dewan Kesenian Kota Batu (DKKB) Sunarto menilai bangunan gedung DPRD Kota Batu masih sangat layak ditempati. Sehingga rencana tersebut dinilai menghambur-hamburkan uang rakyat (APBD) untuk hal yang tidak penting.
“Terkait isu beredar kalau kita melihat kondisi fisik secara kasat mata gedung DPRD Kota Batu masih layak untuk ditempati. Dan kalaupun ada pembenahan sebenarnya penggunaannya pun juga tidak terlalu banyak,” ujar Narto kepada Malang Posco Media, Kamis (18/9) kemarin.
Bahkan dirinya membandingkan dengan bangunan atau aset Pemkot Batu yang seharusnya menjadi prioritas untuk diperbaiki atau renovasi total. Bangunan tersebut adalah Gedung Kesenian Batu Aji yang sebagian atapnya sudah ambrol. Bahkan lebih terlihat seperti rumah hantu.
“Dari representasi pelaku seni dan budaya di Kota Batu ada aset yang dimiliki Pemda yaitu Gedung Kesenian Batu Aji yang seharusnya mendapatkan perhatian. Bahkan beberapa kali kegiatan forum diskusi, baik yang formal maupun non formal itu seringkali kita sampaikan bahwa gedung kesenian adalah laboratorium seni yang kita miliki satu-satunya di Kota Batu yang kondisinya seperti sangat tidak layak,” terangnya.
Pelaku seni Glendo Barong ini menilai, kalau DPRD Kota Batu tetap ngotot dengan pembangunan gedung DPRD yang masih layak ini, maka itu sangat menyakitkan hati para pelaku Seni. Karena sebagai masyarakat seni Kota Batu yang terus berjuang untuk mengusulkan pembangunan Gedung Kesenian Batu Aji tidak pernah mendapatkan perhatian lebih sejak tahun 2018 lalu.
“Bahkan pada saat penyusunan PPKD tahun 2018 itu juga rekomendasinya salah satunya adalah rehabilitasi gedung Kesenian Batu Aji. Namun kenapa ketika DPRD yang mengusulkan tentang Pembangunan gedung DPRD tersebut ini seakan-akan lebih cepat ngedoknya. Hal itu sangat menyakiti hati kami sebagai masyarakat Kota Batu,” ungkapnya.
Dengan adanya wacana tersebut, pihaknya meminta agar pemangku kepentingan membuat kebijakan atau pembangunan yang berpihak ke masyarakat. Terlebih Presiden Prabowo mengeluarkan kebijakan agar Pemerintah melakukan efisiensi anggaran. “Kalau kebijakannya seperti ini efisiensinya dari mana. Ini mohon dikaji ulang untuk para wakil-wakil kami yang terhormat yang ada di Kota Batu. Jangan disakiti hati masyarakat,” imbuhnya.
Menurut Narto, alangkah bijak anggaran Rp 70 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan gedung DPRD Kota Batu dialihkan atau dikelola dengan baik untuk kepentingan yang menyentuh masyarakat secara langsung. Ia mencontohkan untuk peningkatan pemberdayaan UMKM, pelaku ekonomi kreatif hingga pemberdayaan dan pelatihan kepada masyarakat.
“Jadi saya mohon izin ke bapak-bapak kami yang terhormat agar turun langsung ke bawah melihat kondisi di lapangan seperti apa. Karena masih banyak jalan gelap karena minimnya PJU, saluran drainase atau irigasi yang perlu perbaikan. Dari pada digunakan untuk pembangunan gedung DPRD senilai Rp 70 miliar yang digunakan hanya untuk rapat, duduk menikmati rokok dan secangkir kopi,” pungkasnya.(eri/lim)