Malangtrend.id, MALANG – Ratusan guru tidak tetap (GTT) atau honorer di Kota Malang masih belum jelas nasibnya setelah gagal lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, menyebut ada sekitar 200 guru honorer yang kontraknya akan berakhir pada akhir 2025.
“Ini masih kami pertahankan sampai 2025, akhir tahun ini terakhir. Bagaimana tahun berikutnya, saya belum bisa menjawab secara detail,” ujar Suwarjana, Senin (8/9) kemarin.
Dari sekitar 1.500 guru honorer yang mengikuti seleksi PPPK, hanya 1.300 orang yang berhasil lolos. Sisanya dinyatakan tidak memenuhi kriteria. Padahal, meski ada tambahan 1.300 guru PPPK, kebutuhan tenaga pengajar di Kota Malang masih belum tercukupi.
“Mudah-mudahan ada regulasi baru yang memberi izin khusus bagi Dinas Pendidikan untuk bisa mengangkat honorer. Sudah kami usulkan ke pusat maupun daerah, tapi belum ada informasi maupun rekomendasi,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, optimistis pemerintah pusat nantinya membuka kembali skema rekrutmen guru. Namun, ia menekankan agar Pemkot Malang lebih proaktif dalam memperjuangkan hak guru yang ada.
“Jangan sampai seperti kemarin, Tunjangan Profesi Guru (TPG) terlambat berbulan-bulan. Karena sekarang GTT jadi minoritas, jangan sampai mereka terlupakan,” tegasnya.
Menurutnya, Dinas Pendidikan perlu memperkuat koordinasi, komunikasi, bahkan memanfaatkan jalur politik jika diperlukan. “Yang saya anggap lemah itu koordinasi dan komunikasi. Kalau jalur politik diperlukan, kami siap membantu,” pungkasnya. (ian/aim)