Malangtrend.com – Layanan kemanusiaan yang selama ini menjadi garda terdepan di Kota Batu resmi terhenti. Markas Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Batu di Jalan Kartini Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu sejak awal Agustus 2025 vakum total, hingga Minggu (3/8).
Pantauan Malang Posco Media, kantor PMI tampak lengang. Pintu utama tertutup rapat. Tak ada lagi pelayanan ambulans, donor darah, hingga evakuasi kegawatdaruratan. Sebuah papan pengumuman terpampang jelas di depan markas bertuliskan bahwa operasional PMI Kota Batu dinyatakan berhenti sementara karena keterbatasan anggaran.
“Sejak Februari sampai Juli, operasional PMI kami jalankan dengan dana talangan pribadi. Total yang keluar sekitar Rp 80 juta, digunakan untuk keperluan BBM ambulans, listrik, telepon, air, Wi-Fi, makanan, sampai obat-obatan,” ungkap Kepala Markas PMI Kota Batu, Abdul Mutholib, kepada awak media, akhir pekan lalu.
Dijelaskan, dana talangan tersebut berasal dari dirinya pribadi, bendahara, dan beberapa relawan internal PMI. Namun, kemampuan untuk menopang secara mandiri sudah berada di titik nadir. “Tiga orang terdampak langsung, termasuk saya sendiri, sopir ambulans, dan staf administrasi. Semuanya relawan berbasis honor. Tapi sejak Februari, tidak ada pembayaran sepeser pun,” bebernya.
Menurut perhitungan Tholib, setidaknya dibutuhkan dana minimal Rp9 juta per bulan agar markas tetap bisa melayani masyarakat. Sayangnya hingga memasuki bulan Agustus, tidak ada kepastian dukungan dari pemerintah maupun organisasi induk. “Setiap tahun memang sering ada keterlambatan honor, tapi tahun 2025 ini yang paling parah. Ini pertama kalinya kami benar-benar tidak bisa lagi bertahan,” sebut Tholib.
Diketahui, PMI Kota Batu selama ini juga menjadi rujukan utama berbagai komunitas sosial, RS swasta, hingga lembaga kemanusiaan untuk koordinasi bantuan medis dan darurat. Dengan vakumnya aktivitas, Kota Batu kini kehilangan salah satu pilar terdepan dalam respons kebencanaan dan krisis kemanusiaan.
Soal dinamika internal PMI dan adanya gugatan hukum terhadap kepengurusan, Tholib enggan banyak bicara. Ia menegaskan bahwa markas hanya menjalankan tugas teknis dan tidak terlibat dalam kebijakan struktural organisasi. “Kami hanya melayani teknis dan administrasi. Urusan struktural dan kepengurusan bukan wewenang kami,” ucapnya singkat.
Vakumnya operasional PMI Kota Batu tentu berdampak besar bagi masyarakat. Apalagi selama ini PMI dikenal aktif terlibat dalam kegiatan kemanusiaan, seperti evakuasi kecelakaan, distribusi bantuan bencana, hingga kebutuhan darah mendesak. “Kami mohon maaf kepada masyarakat, karena tidak ada lagi yang bisa kami lakukan. Kami harap pemerintah daerah benar-benar memberi perhatian. Ini bukan soal lembaga semata, tapi soal layanan darurat dan kemanusiaan,” tandasnya. (rex/udi)