Malangtrend.com – Pemkot Batu dibawah kepemimpinan Wali Kota, Nurochman dan Wawali, Heli Suyanto sedang memulai langkah besar dalam transformasi tata kelola pemerintahan dengan menekankan orientasi yang berpihak kepada rakyat.
Hal itu ditegaskan Nurochman dalam forum evaluasi pemerintahan yang diadakan bersama para kepala dinas, sekretaris, perencana dan pengawas di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Batu.
Forum ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan visi dan misi Wali Kota dengan program-program kerja yang akan diimplementasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. “Ini adalah forum yang bagus untuk memulai transformasi pemerintahan. Tujuan utamanya adalah mengubah sudut pandang kita dalam mengelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan dan kesejahteraan rakyat,” tegas Nurochman.
Ia mengatakan, bahwa forum tersebut bukan untuk mencari kesalahan di masa lalu, tetapi sebagai sarana untuk mengevaluasi dan menyempurnakan orientasi kebijakan ke depan. “Kita tidak mencari masalah, melainkan menyempurnakan apa yang seharusnya kita lakukan demi kebaikan bersama. Pemerintahan harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan berdampak langsung pada publik,” ungkapnya.
Salah satu agenda penting forum ini adalah menyiapkan struktur APBD 2026 agar benar-benar mencerminkan visi dan misi kepemimpinan yang tercantum dalam dokumen pembangunan jangka menengah.
Pemerintah Kota Batu mengakui bahwa dalam APBD 2025, belum banyak program yang mencerminkan visi-misi tersebut secara optimal. “Untuk tahun 2026, kami ingin memastikan bahwa seluruh program di SKPD benar-benar mengikuti visi dan misi. Jika tidak, tidak perlu dimasukkan. Karena anggaran terbatas, prioritas harus jelas,” imbuhnya.
Transformasi pemerintahan yang dimaksud bukan hanya sekadar penyesuaian dokumen perencanaan, tetapi juga perubahan paradigma birokrasi, dari sekadar administrasi menjadi pelayan publik sejati. Orientasi terhadap rakyat menjadi titik tekan utama dalam perumusan program kerja.
“Perubahan orientasi ini penting. Jika orientasinya adalah untuk rakyat, itu bagus. Harus melayani dan menghormati rakyat. Di situlah inti dari transformasi pemerintahan,” tambahnya dengan semangat.
Ia juga menekankan bahwa seluruh OPD harus bekerja secara sinergis. Tidak ada ruang bagi program atau unit kerja yang tidak sejalan dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan. “Jika tidak ada sinergi, lebih baik (Kepala OPD, red.) keluar dari barisan,” tegasnya.
Proses penyusunan APBD 2026 akan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memecah visi-misi tahunan menjadi program prioritas yang konkret dan terukur. Dengan pendekatan ini, Pemkot Batu berharap dapat mempercepat pencapaian target-target pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Dengan forum ini, Kota Batu menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, berorientasi pada hasil, dan berpihak kepada kebutuhan warganya. Transformasi ini diharapkan menjadi fondasi yang kuat bagi terwujudnya pemerintahan yang efektif dan dipercaya oleh publik. (eri/udi)