Malangtrend.id , MALANG – Kementerian Sosial RI baru-baru ini menghapus sedikitnya 300 ribu penerima bantuan sosial (bansos) secara nasional. Salah satu penyebab penghapusan disebut terkait indikasi judi online. Di Kota Malang, ribuan penerima bansos juga tercatat telah dihapus dan dihentikan.
Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menyebut ada sekitar 4.000 data penerima bansos di Kota Malang yang dihapus. Meski begitu, pihaknya masih melakukan pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan ketepatan data tersebut.
“Intervensi kami melakukan ground checking pada data yang tak sesuai tersebut. Di Kota Malang, ‘error’-nya itu ada empat ribu dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) kami yang sebanyak 189 ribu,” ungkap Donny, Rabu (10/9) kemarin.
Meski ribuan data penerima sudah dihapus, Donny belum mengetahui persis penyebabnya. Apakah memang banyak yang terindikasi judi online atau bukan. Pihaknya mengutamakan hasil cek di lokasi, karena yang paling mengetahui kondisi.
“Jadi memang kami belum tahu apakah itu termasuk yang main judol atau bukan. Kan dari Kemensos juga belum merilis data lengkapnya,” tambah dia
Selain kemungkinan judi online, Donny menyebut masih ada juga kemungkinan karena persoalan lain. Yakni terkait sasaran yang kurang tepat atau memang saat ini sudah tidak layak menerima bantuan lagi. Misalnya saat ini tergolong Desil 5, namun dalam catatan masih dalam Desil 1 atau Desil 2. Sehingga akhirnya dihapus dalam daftar penerima bansos.
Sementara Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digunakan saat ini, tidak hanya berasal dari DTKS, tapi juga ada dari sumber data lain. Seperti Regsoseg Bappenas dan juga data P3KE Kemenko PMK.
“Sehingga empat ribu penerima bansos itu bisa saja salah sasaran, tidak terdaftar di semua desil atau lainnya. Itu diputus oleh Kemensos (sebagai penerima bansos),” ungkapnya.
Kendati demikian, apabila nantinya masyarakat yang benar-benar kurang mampu dan memang berhak, tapi datanya terhapus, Donny menyampaikan bisa mengajukan pendaftaran ulang. Pendaftaran itu bisa melalui cekbansos maupun petugas PKH. “Makanya kami juga perlu penyelarasan, melalui muskel untuk perbaikan data, termasuk gound cecking,” pungkasnya. (ian/aim)